Berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas Nomor 07 tanggal 06 november 1999 yang dibuat oleh notaris Teddy Anwar SH dengan pengesahan menteri kehakiman nomor C-212.859.HT.01.01 tahun 2001, yang diumumkan dalam lembaran Negara tahun 2001 nomor 1800 berkantor pusat di Jalan Sudirman No. 66 Jakarta Yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.
Sebagai informasi tambahan, setelah Anda memasukkan mobil pribadi menjadi aset perseroan, dengan demikian Anda telah melepaskan kepemilikan mobil milik Anda tersebut untuk sepenuhnya menjadi harta kekayaan PT. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Dalam pendirian perseroan terbatas (“PT”) dikenal 3 jenis modal yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Masing-masing memiliki definisinya sendiri. Mengenai hal ini, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan modal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pengalihan Saham. Tata cara pengalihan saham diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagai berikut: 1. Anggaran dasar Perseroan mengatur mengenai cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; [1] 2.Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri. (7) Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Pasal 8 (1) Akta Pendirian menurut Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya : a.
Perseroan Terbatas (“PT”) Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 33-36), menjelaskan pada dasarnya suatu PT harus memenuhi syarat: merupakan persekutuan modal; didirikan berdasar perjanjian; melakukan kegiatan usaha; lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.Perseroan Perorangan didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Selain itu, juga diatur dalam PP No 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Serta dalam PP No 7 tahun 2021 tentangMUZhM.